Mengapa Jokowi Ingin Menerapkan Kebijakan BBM Satu Harga ???

by - Kamis, Agustus 09, 2018

sumber: kumparan.com
Pembangunan Nasional Negara Indonesia secara umum ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat secara adil dan merata diseluruh pelosok wilayah NKRI, baik yang tinggal di daerah perdesaan (rural area) maupun daerah perkotaan (urban area). Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum.
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut sampai saat ini masih banyak ditemukan masalah yang belum dapat dipecahkan, beberapa yang terpenting diantaranya masalah kemiskinan, kesenjangan kemajuan antara wilayah di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), kesenjangan kemajuan antara kotadesa, masalah ketenagakerjaan, masalah lingkungan hidup, dsb. Menurut Bank Indonesia (2007), masalah lainnya adalah kurangnya perhatian kawasan perbatasan yang dianggap kawasan belakang wilayah RI dan tingginya harga BBM, barang-barang kebutuhan sehari-hari, dan bahan bangunan karena masih minimnya sarana transportasi.
Salah satu masalah yang patut menjadi perhatian adalah tingginya harga BBM di daerah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil). Harga BBM Premium di Papua berkisar antara Rp25 ribu sampai Rp55 ribu per liter, bahkan pernah mencapai Rp150 – 200 ribu per liter (Majalah Energizing Asia Weekly, 2016). Kabupaten Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Harga BBM di sana bisa mencapai Rp 40 ribu per liter (KumparanBisnis, 2017), dan Harga BBM di Pulau Liran, Kabupaten Maluku Barat Daya salah satunya. Daerah yang berbatasan langsung dengan Pulau Atauro, Timor Leste ini masih menjual BBM jenis premium lebih dari 300% di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni sebesar Rp6.450 per liter (Okezone Finance, 2017).
Menurut Vice Presiden Corporate Communication PT Pertamina Wianda Pusponegoro yang dikutip dari liputan6.com (2016), beberapa penyebab tingginya harga BBM dibandingkan dengan kota lain di Indonesia adalah tidak adanya lembaga penyalur resmi yang menyebabkan BBM tidak bisa diterima dengan harga sama, kondisi geografis yang sulit ditempuh yang membuat biaya angkut BBM ke wilayah terpencil menjadi lebih tinggi karena harus menggunakan transportasi khusus, dan keterbatasan infrastruktur jalan juga‎ membuat biaya distribusi BBM menjadi mahal.
Dampak dengan mahalnya BBM di daerah 3T mengakibatkan harga bahan-bahan pokok yang dibutuhkan rakyat makin mahal karena distribusi mahal yang diakibatkan oleh harga logistik tinggi. Hal ini dapat mengancam keutuhan nagara dan bangsa Indonesia. Masyarakat perbatasan akan merasa dimarginalkan dan dapat melirik ke negara tetangga yang mempunyai pembangunan lebih maju dibanding Indonesia karena merasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum dirasakan oleh masyarakat perbatasan.
Demi mewujudkan keadilan energi di seluruh wilayah Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mencanangkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh mahalnya harga BBM di beberapa daerah terutama di Indonesia Bagian Timur. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi fokus Pemerintah dalam mengimplementasikan program BBM Satu Harga. Program BBM satu harga dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2017.
Kebijakan BBM satu harga bisa membantu menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan. Karena jelas biaya transportasi akan lebih murah, biaya logistik akan lebih murah, sehingga harga juga akan bisa diturunkan. Kebijakan ini merupakan bentuk perwujudan Nawacita yang berbunyi: “Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, dan ingin mengamalkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan bentuk implementasi Pancasila (Anwar, 2017).
DAFTAR PUSTAKA

Anwar, K. 2017. Indonesia, Nawacita, dan BBM Satu Harga. Diakses melalui http://www.khoirulanwar.net/2017/10/indonesia-nawacita-dan-bbm-satu-harga.html pada 1 April 2018 pukul 12:51.

Bank Indonesia. 2007. BOX 3 : Perkembangan Ekonomi Wilayah Perbatasan Provinsi Sulawesi Utara (Kabupaten Kepulauan Talaud). Laporan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PEKDA) Provinsi Sulawesi Utara Triwulan II Tahun 2007. Bank Indonesia.

Kumparan Bisnis. 2017. Jokowi: Harga BBM di Perbatasan RI-Malaysia Enam Kali Lipatnya Jawa. Diakses melalui https://kumparan.com/@kumparanbisnis/jokowi-harga-bbm-di-perbatasan-ri-malaysia-enam-kali-lipatnya-jawa pada 1 April 2018 pukul 10:56.

Liputan6.com. 2016. Pertamina Beberkan Penyebab Harga BBM Mahal di Wilayah Terpencil. Diakses melalui http://www.liputan6.com/bisnis/read/2633349/pertamina-beberkan-penyebab-harga-bbm-mahal-di-wilayah-terpencil pada 1 April 2018 pukul 11:35.

Majalah Energizing Asia Weekly. 24 Oktober 2016 NO. 42 TAHUN LII. BBM Satu Harga untuk Papua dan Papua Barat, halaman 1 & 3.

Okezone Finance. 2017. Waduh! Harga BBM di Perbatasan Indonesia-Timor Leste Capai Rp20.000/Liter. Diakses melalui https://economy.okezone.com/read/2017/08/08/320/1751710/waduh-harga-bbm-di-perbatasan-indonesia-timor-leste-capai-rp20-000-liter pada 1 April 2018 pukul 10:57.

You May Also Like

0 komentar